Lihatlah mereka yang berteriak anti KKN kini mencoba mencari pembenaran karena terpelihara oleh kekuasaan

- BS -
Sempalan Mahasiswa 98
24 May 2022

BONA

Verba Volant Scripta Manent

e-KTP Digital, Sudah Elektronik Digital Pula

Yang lebih menarik lagi Kemendagri menganggap bahwa e-KTP dan e-KTP Digital adalah dua produk yang bisa di pilih oleh warga negara, padahal keduanya tidak bisa dipisahkan. e-KTP versi cetak harus tetap ada sebagai bentuk otentik dan versi digital harusnya adalah fitur yang dapat digunakan oleh warga negara sebagai bentuk kompromi terhadap kemajuan teknologi. Data yang ada di dalamnya merupakan data yang harus terlindungi dengan baik.

Digital Security Lockscreen Concept

Views: 226
0 0
Read Time:2 Minute, 9 Second

Ada pepatah mengatakan sudah “Gaharu cendana pula” yang artinya sudah tau bertanya pula. Mungkin pribahasa ini bisa di sinomimkan dengan ide dari Kemendagri yang menyebut e-KTP Digital. Huruf “e” sendiri didefinisikan sebagai elektronik sementara KTP adalah Kartu Tanda Penduduk dan kini di tambahkan dengan kata digital. Secara umum harusnya e-KTP itu sudah tergitalisasi karena apa yang ada di dalam elektronik KTP terdata secara digital dengan berbagai perlindungan data mulai dari enkripsi hingga model validasinya.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berencana menerapkan identitas digital secara bertahap. Program ini sudah mulai diuji coba sejak 2021 di 58 kabupaten/kota. Dengan program ini, pemerintah akan menggunakan telepon pintar (smartphone) sebagai sistem identitas diri yang di dalamnya terdapat KTP elektronik atau e-KTP. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, “Syarat bagi warga untuk memiliki e-KTP digital yaitu memiliki smartphone dan tinggal di daerah yang memiliki jaringan internet. Selain itu, masyarakat mampu menggunakan teknologi, demikian”, kutipan berbagai berita yang mulai ramai di media online,

Apa yang dikatakan oleh sang dirjen tidaklah salah hanya saja cukup mengelitik karena e-KTP Digital di anggap sebagai produk yang memunculkan banyak persepsi dan pendapat. Hal ini membuat beberapa pihak agak resisten karena menganggap tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 yang belum mengakomodasi akan adanya e-KTP Digital dan perlindungan privasi yang komprehensif. Padahal kita semua tahu bahwa aturan itu selalu terlambat apabila dikomparasi dengan kecepatan perkembangan teknologi.

Yang lebih menarik lagi Kemendagri menganggap bahwa e-KTP dan e-KTP Digital adalah dua produk yang bisa di pilih oleh warga negara, padahal keduanya tidak bisa dipisahkan. e-KTP versi cetak harus tetap ada sebagai bentuk otentik dan versi digital harusnya adalah fitur yang dapat digunakan oleh warga negara sebagai bentuk kompromi terhadap kemajuan teknologi. Data yang ada di dalamnya merupakan data yang harus terlindungi dengan baik.

Dengan menyebut e-KTP Digital sebagai fitur maka, Kemendagri bisa lebih fleksible dalam mengembangkan aplikasinya, mulai integrasi dengan vaksin, npwp atau apapun itu yang membuat warga nusantara menjadi lebih mudah dalam mengaksesnya. Pendapat dari pengalamat juga akan menjadi tertawaan jika masih berkutat pada “kekakuan aturan” disaat dunia telah masuk ke dalam model digital dan terkoneksi seperti saat ini.

Hal lain yang juga penting untuk menjadi perhatian adalah metode penggunaan aplikasi yang dibuat oleh Kemendagri haruslah melalui tahapan standarisasi aplikasi yang benar dan jangan sampai justru menjadi wacana untuk melakukan monitoring penggunanya dan dapat menyebabkan hilangnya privasi dari warga negara. Apalagi menjadi “State Surveilance” dan digunakan untuk kepentingan politik praktis.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %