Lihatlah mereka yang berteriak anti KKN kini mencoba mencari pembenaran karena terpelihara oleh kekuasaan

- BS -
Sempalan Mahasiswa 98
14 August 2022

BONA

Verba Volant Scripta Manent

Matinya Meritokrasi Parpol Sumber Masalah Bangsa..

Views: 40
0 0
Read Time:3 Minute, 4 Second

Mendengar kata parpol mungkin bagi sebagian orang merasa jengah dan cenderung bernuansa negatif dalam “tonenya”, apalagi saat berhadapan generasi Z dan dibawahnya. Nuansa pikiran tertuju pada hal yang tak jauh dari korup, suap, nepotisme, eksklusivisme hingga tikam menikam karakter serta perundungan.

Hal ini sulit terbendung karena framing yang di angkat oleh berbagai media baik itu media mainstream, media sosial hingga media luar ruang kini menjelma dalam framing kapital. Bahasa independensi justru menjadi bumerang dengan pengaruh kapitalisme yang semakin menjadi tuan di negeri nusantara ini. Dan kapitalisme itu membungkus kepentingan untuk menjadikan pilar demokrasi seperti partai politik tampil rapuh di masyarakat.

Dalam definisi KKBI meritokrasi didefinisian sebagai sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Definisi yang lugas dan mudah untuk dicerna tetapi sulit untuk dilakukan. Faktanya di Indonesia metode balas jada jauh lebih mempengaruhi dibanding dengan model meritokrasi. Sebagai contoh sederhana adalah bagaimana badan usaha baik itu milik negara maupun daerah di Indonesia harus menjadi “tempat penampungan” para pendukung dan tim pemenangan seorang calon pemimpin baik ditingkat nasional maupun daerah. Pemilahan kapasitas dan kapabilitas dilakukan sekedar mengisi formalitas saja. Jika mau jujur, apakah kita mau jika kita memiliki perusahaan kemudian komisarisnya dipimpin oleh mereka yang belum pernah di dunia profesional dibidang perusahaan kita itu ?.

Kembali kepada partai politik, lihatlah bagaimana pengurus partai politik saat ini banyak dipenuhi oleh orang orang yang hanya karena status kekayaan atau status sosial semata. Dengan bangganya para pengurus partai masuk dalam SK kepengurusan hanya karena penilaian subyektivitas para ketua umum atau pendiri saja. Tidak heran banyak politisi “karbitan” terbentuk dan akhirnya menguasai parlemen yang membentuk kebijakan untuk masyarakat.

Model meritokrasi harusnya melakukan seleksi, penelitian dan pengklasifikasian kemampuan serta kecakapan dalam penempatan kepengurusan partai politik. Bahwa ada orang yang memiliki kecakapan dalam melakukan analisa isu, kemampuan verbal hingga hanya kemampuan administrasi merupakan hal yang sangat penting di dalam kepengurusan. Sudah banyak kejadian yang mengakibatkan kerugian bagi partai politik itu sendiri ketika salah dalam menempatkan orang.

Contoh kasus yang paling terbaru adalah kasus bagaimana seorang bendahara partai ditingkat kabupaten, yang hanya mengandalkan status sosial dan kekayaan tanpa memiliki pengetahuan dan kemampuan pengelolaan anggaran akhirnya terjerumus dalam kubang korupsi yang mungkin ia sendiri tidak memahami bahwa itu adalah kesalahan, atau memahami tetapi menganggap hal sepele saja. Usia muda, kekayaan dan status sosial tidak menentukan orang itu memiliki kemampuan pengelolaan anggaran parpol yang benar. Apalagi ketika ketika sang ketua parpolnya adalah pejabat publik seperti kepala daerah.

Tertangkapnya bendahara partai tersebut dalam kasus korupsi tidak sekedar menjadikan framing parpol kembali terpuruk, tetapi juga menambahkan framing bahwa generasi muda juga masuk dalam lingkar korupsi yang merugikan negara dan bangsa. Dengan usia yang baru 24 tahun, si bendaraha kini mendekam dalam jeratan kasus korupsi uang negara. Lagi lagi ini membuktikan bahwa parpol tidak memiliki sistem pemilihan pengurus dan kaderisasi yang mumpuni untuk mencegah hal tersebut.

Seorang ilmuan politik Schattscheider¬†pada tahun 1942 dalam bukunya mengatakan “polical parties create democracy” Partai politiklah yang membangun tatanan demokrasi, bukan sebaliknya. Bagaimana sebuah demokrasi itu bisa dibangun dengan sehat dan berkualitas, sedangkan partai politik tidak bisa membangun dirinya sendiri. Partai partai politik yang berkualitas menjadi sumber tegaknya demokrasi yang tentunya tidak hanya satu partai dalam sebuah negara. Kepengurusan yang kuat, dengan integritas, kualitas dan kapabilitas pengurusnya adalah akar yang kuat untuk membangun demokrasi. Sistem meritokrasi bukan menjadi pilihan tetapi menjadi hal yang wajib di lakukan.

Memilih pengurus partai tidak bisa dilakukan hanya karena popularitas, status sosial, kekayaan atau sekedar perkawanan. Diperlukan uji kemampuan, kecerdasan dan kapabilitas, karena seorang pengurus tidak berarti dia harus menjadi anggota dewan atau pejabat di negeri ini. Jika partai politik masih berkutat pada pemahaman itu maka sejatinya partai itu layak disebut dengan partai angkutan umum.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %