Pemerintah harus berhentilah berhalusinasi bahwa masalah ini selesai dengan mengganti angka 13 menjadi 16 di atas kertas undang-undang. Masalah ini akan selesai ketika ada keberanian untuk memaksa teknologi verifikasi yang ketat dan kemauan untuk mendidik masyarakat dari akar rumput.
Larangan Medsos di Bawah 16 Tahun Hanyalah “Macan Kertas”?
Kita sedang menyaksikan sebuah teater absurd yang dipentaskan oleh pemerintah.…
Mengembalikan Demokrasi yang “terkoreksi”
Seperempat abad pasca-Reformasi 1998, Indonesia seolah sedang berdiri di depan…
Mengapa Indonesia Harus Berhenti Menjadi Penonton Pasif di Tengah Api Timur Tengah
Dunia sedang menyaksikan sebuah teater absurd. Di satu sudut, Iran…
Prahara Awal Februari 2026 Saat Bitcoin, Emas, dan IHSG Tergulung Badai yang Sama
Senin, 2 Februari 2026, akan dikenang sebagai salah satu hari…
Menghitung Ulang “Harga” Demokrasi Dengan Digitalisasi sebagai Jalan Tengah
Demokrasi Indonesia saat ini berada dalam jebakan paradoks biaya. Di…
Larangan Medsos di Bawah 16 Tahun Hanyalah “Macan Kertas”?
Kita sedang menyaksikan sebuah teater absurd yang dipentaskan oleh pemerintah. Di satu sisi, pejabat publik berteriak kencang di mimbar tentang "darurat perlindungan anak" dan urgensi regulasi baru untuk melarang anak di bawah 16 tahun bermain media sosial. Namun, di sisi lain, mereka seolah menutup mata bahwa "pagar" itu sebenarnya sudah lama berdiri, meski kini dibiarkan roboh oleh ketidaktahuan kolektif dan kemalasan pengawasan. Kegaduhan ini tak ubahnya mencoba memadamkan api dengan bensin retorika. Kita sibuk merancang undang-undang baru yang bombastis, padahal masalah utamanya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada kemunafikan kita dalam menegakkannya. Hampir semua platform raksasa dunia secara legal sebenarnya sudah menetapkan batas bawah usia pengguna, rata-rata pada angka 13 tahun. Angka ini bukan sekadar saran, melainkan batasan hukum internasional…
Larangan Medsos di Bawah 16 Tahun Hanyalah “Macan Kertas”?
Kita sedang menyaksikan sebuah teater absurd yang dipentaskan oleh pemerintah.…
Mengembalikan Demokrasi yang “terkoreksi”
Seperempat abad pasca-Reformasi 1998, Indonesia seolah sedang berdiri di depan…
Mengapa Indonesia Harus Berhenti Menjadi Penonton Pasif di Tengah Api Timur Tengah
Dunia sedang menyaksikan sebuah teater absurd. Di satu sudut, Iran…
Prahara Awal Februari 2026 Saat Bitcoin, Emas, dan IHSG Tergulung Badai yang Sama
Senin, 2 Februari 2026, akan dikenang sebagai salah satu hari…
Menghitung Ulang “Harga” Demokrasi Dengan Digitalisasi sebagai Jalan Tengah
Demokrasi Indonesia saat ini berada dalam jebakan paradoks biaya. Di…
Menghitung Ulang “Harga” Demokrasi Dengan Digitalisasi sebagai Jalan Tengah
Demokrasi Indonesia saat ini berada dalam jebakan paradoks biaya. Di…
Mengapa Indonesia Harus Berhenti Menjadi Penonton Pasif di Tengah Api Timur Tengah
Dunia sedang menyaksikan sebuah teater absurd. Di satu sudut, Iran…
Prahara Awal Februari 2026 Saat Bitcoin, Emas, dan IHSG Tergulung Badai yang Sama
Senin, 2 Februari 2026, akan dikenang sebagai salah satu hari…
Mengembalikan Demokrasi yang “terkoreksi”
Seperempat abad pasca-Reformasi 1998, Indonesia seolah sedang berdiri di depan…
Larangan Medsos di Bawah 16 Tahun Hanyalah “Macan Kertas”?
Kita sedang menyaksikan sebuah teater absurd yang dipentaskan oleh pemerintah.…
Mengembalikan Demokrasi yang “terkoreksi”
Masyarakat sipil tidak boleh alergi pada politik, namun harus tetap menjaga jarak yang cukup agar tidak terkooptasi.
Mengapa Indonesia Harus Berhenti Menjadi Penonton Pasif di Tengah Api Timur Tengah
Dunia sedang menyaksikan sebuah teater absurd. Di satu sudut, Iran dan Israel saling bertukar rudal dengan kalkulasi yang dingin, sementara Amerika Serikat terjebak dalam dilema […]
Prahara Awal Februari 2026 Saat Bitcoin, Emas, dan IHSG Tergulung Badai yang Sama
Bagi IHSG, badai global tersebut menghantam di saat pertahanan domestik sedang rapuh. Kejatuhan indeks hari ini bukan sekadar imbas dari merosotnya harga komoditas global, melainkan akumulasi dari “badai sempurna” di dalam negeri.
Menghitung Ulang “Harga” Demokrasi Dengan Digitalisasi sebagai Jalan Tengah
Demokrasi Indonesia saat ini berada dalam jebakan paradoks biaya. Di satu sisi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung merupakan buah manis reformasi yang mengembalikan kedaulatan ke […]